Pemeriksaan Notaris Oleh MPW di Buka Kakanwil Kemenkumham Jateng Dr A Yuspahruddin

PURWOKERTO - Majelis Pengawas Wilayah (MPW) Notaris Provinsi Jawa Tengah melakukan pemeriksaan terhadap 4 Notaris, Selasa (28/03/2023).

Kegiatan yang digelar secara hybrid, dengan terpusat di Lapas Kelas IIA Purwokerto ini, merupakan tindak lanjut hasil pemeriksaan Majelis Pengawas Daerah (MPD) Notaris Kabupaten Banyumas, MPD Notaris Kota Magelang, dan MPD Notaris Kota Salatiga.

Baca juga: 4 Calon Pejabat Administrasi Jalani seleksi Wawancara di Kanwil Kemenkumham Jateng

Adapun Notaris terperiksa adalah 2 (dua) orang  berkedudukan di Kabupaten Banyumas, 1 (satu) Notaris Kota Magelang, dan 1 (satu) Notaris Kota Salatiga secara hybrid bertempat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Purwokerto. 

Baca juga: Kemenkumham Jateng Adakan Rapat Tindaklanjuti Permohonan Hibah Tanah Lapas Brebes

Rangkaian kegiatan pemeriksaan dibuka oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah Dr A Yuspahruddin, selaku Ketua MPW Notaris Provinsi Jawa Tengah.

"Secara teknis, pemeriksaan dibagi atas 2 (dua) majelis pemeriksa, " singkatnya. 

Baca juga: Christina Aryani: Pembahasan RUU Minol Perlu Dikawal

Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Nur Ichwan, selaku salah satu Anggota MPWN Provinsi Jawa Tengah bertindak sebagai Ketua Majelis Pemeriksa. 

"Jalannya pemeriksaan dibantu oleh Sekretaris Majelis Pemeriksa yaitu Kepala Bidang Pelayanan Hukum Agustinus Yosi Setyawan dan anggota MPW lainnya, " ungkapnya. 

Baca juga: Dukung Pemanfaatan e-Katalog Sektoral, Kemenkumham Jateng Buka Layanan Pendaftaran

Lebih lanjut, Sebagai informasi, pemeriksaan dilakukan dengan menggali keterangan dan bukti baik dari Pelapor maupun dari Notaris terlapor. Hasil pemeriksaan diperlukan untuk menentukan dapat tidaknya dilakukan penjatuhan sanksi administratif terhadap Notaris. 

Dalam hal ini, kewenangan MPW Notaris adalah memberikan sanksi peringatan lisan, peringatan tertulis, dan pengusulan pemberhentian kepada Majelis Pengawas Pusat Notaris baik berupa pemberhentian sementara maupun berupa pemberhentian dengan tidak hormat.

Baca juga: Bambang Wuryanto: Komisi III Target Sahkan RKHUP pada Masa Sidang V Tahun Persidangan 2021-2022

(N.Son/***)