Plt Kakanwil Kemenkumham Jateng Hantor Situmorang Ikuti Rekonsiliasi Pemutahiran Data Laporan Keuangan dan BMN

SEMARANG - Sebagai bentuk upaya meningkatkan akuntabilitas laporan keuangan dan transparansi pengelolaan keuangan negara, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah mengikuti rekonsiliasi dan pemutakhiran data Laporan Keuangan dan Barang Milik Negara (BMN) Kementerian Hukum dan HAM RI Semester I tahun 2023 tingkat Kantor Wilayah, pada Senin (10/07/2023) berpusat di El Hotel Bandung.

Hadir mengikuti secara virtual Pimti Kanwil Kemenkumham Jateng, Plt Kepala Kantor Wilayah Hantor Situmorang, Kepala Divisi Administrasi Hajrianor, Kepala Divisi Keimigrasian Wishnu Daru F., Kepala Bagian Umum Budhiarso W., serta Pengelola Keuangan di Kanwil Kemenkumham Jateng. Sedangkan, hadir secara langsung di El Hotel Bandung yakni Kepala Sub Bagian Pengelolaan Keuangan dan BMN Maria Titik bersama para operator dan pengelola keuangan lainnya.

Kegiatan yang rencananya berlangsung pada tanggal 10-14 Juli ini dibuka secara resmi oleh Sekretaris Jenderal Kemenkumham, Komjen. Pol. Andap Budhi Revianto.

“Semoga rangkaian kegiatan ini dapat berjalan dengan baik, lancer, dan menghasilkan data muthakir yang akurat dan akuntabel, ” ucapnya memberikan kata sambutan.

Lebih lanjut, Andap memaparkan langkah-langkah meningkatkan pengelolaan keuangan dan BMN, antara lain meneguhkan komitmen untuk terus membangun kemenkumham yang semakin berkualitas dan peroleh pubic trust; meningkatkan kepatuhan terhadap perundang-undangan dalam Kelola keuangan dan pengadaan barang jasa; mencermati dan konsistensi penggunaan akun belanja sesuai peruntukan dan pedomani bahan akun standar; tertib penatausahaan keungan dan BMN; melaksanakan koordinasi dan sinergitas dengan Kementerian Keuangan guna mitigasi risiko permasalahan; monitoring evaluasi intensif dan berjenjang; mengatur mekanisme kerja melalui gelar pembinaan; dan pengawasan pengendalian secara rutin dan berkelanjutan satker masing-masing.

Menutup pengarahannya, Andap turut memberikan delapan poin yang menjadi atensi bagi jajaran pimpinan di Kementerian Hukum dan HAM khususnya terkait pengelolaan keuangan dan BMN.

“Komitmen diri, diharapkan transparansi dan dapat dipertanggungjawabkan, system pengawasan internal harus berjalan efektif, patuhi standar akuntansi pemerintah, lakukan pengawasan audit, pengungkapan yang memadai, dan pertahankan prestasi, ” pungkasnya.

(N.Son/Hms)